DPR RI Sahkan RUU Jadi UU Desa, Jabatan Kades Diperpanjang 8 Tahun

Suasana Rapat Paripurna ke-14 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Desa Jadi Undang-Undang (UU). Jakarta, Kamis (28/3/2024). Foto/Tangkapan Layar/TVR Parlemen

 

POSSINDO.COM, Nasional -Ketua DPR RI Puan Maharani mensahkan ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan, yang semula 6 tahun dengan maksimal tiga periode.

 

Perubahan ketentuan dalam RUU Desa lainnya, terdiri dari penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; ketentuan Pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.

 

Kemudian, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades); ketentuan Pasal 72 soal sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 soal ketentuan peralihan; ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. 

 

Hal ini berdasarkan saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 soal Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang.

 

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI berteriak setuju dengan disusul gemuruh tepukan tangan.

Sumber : tvonenews.com