Pemkab Gunung Mas Gelar Rakor Penilaian Percepatan Penurunan Stunting 2025

Foto - Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Gunung Mas ketika melaksanakan rapat koordinasi. Foto/ AL

POSSINDO.COM, KUALA KURUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah setempat. Rabu, 7 Mei 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas, Yantrio Aulia, menyebutkan bahwa, rapat tersebut membahas tiga hal utama.

Dimana, pembahasan pertama terkait dengan persiapan pelaksanaan rakor TPPS yang dijadwalkan pada 14-15 Mei 2025, pelatihan penggunaan aplikasi web monitoring dan evaluasi Bangda, dan kesiapan menghadapi penilaian kinerja penurunan stunting tahun pelaksanaan 2024.

“Rakor TPPS ini akan menjadi wadah penting untuk menyosialisasikan aksi konvergensi penurunan stunting yang kini telah mengacu pada strategi nasional terbaru. Ada perubahan yang sangat mendasar, baik dari struktur tim penggerak hingga nomenklatur TPPS itu sendiri,” ungkapnya.

Saat ini kata dia, Pemkab Gunung Mas masih menunggu revisi peraturan presiden yang mengatur tentang percepatan penurunan stunting.

"Namun, sejumlah langkah antisipatif telah kita siapkan untuk menyelaraskan pelaksanaan program daerah dengan arah kebijakan nasional terbaru,"beber Yantrio Aulia.

Rapat tersebut juga menjadi forum untuk membahas kesiapan Gunung Mas dalam menghadapi penilaian kinerja kabupaten/kota dalam upaya penurunan stunting. Penilaian ini menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian serta efektivitas program yang telah dilaksanakan.

“Kita tengah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, narasi kegiatan, dan pelaporan komprehensif atas seluruh program TPPS selama tahun 2024. Penilaian ini sangat penting karena menjadi tolak ukur komitmen dan kualitas kinerja kita,” tegasnya.

Dia menyebutkan bahwa, pentingnya kolaborasi lintas sektor, dalam pelaksanaan program stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan juga memerlukan peran aktif dari instansi vertikal dan masyarakat.

Dalam hal ini, TPPS Kabupaten Gunung Mas telah melibatkan berbagai pihak seperti Polres, TNI, serta tenaga kesehatan dan relawan yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan seperti posyandu.

“Upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan partisipatif. Kolaborasi ini menjadi kunci agar setiap anak di Kabupaten Gunung Mas mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal,” tutup Yantrio.

Melalui komitmen bersama dan kesiapan yang matang, Pemkab Gunung Mas optimistis dapat menurunkan prevalensi stunting secara signifikan, sejalan dengan target nasional menuju Indonesia Emas 2045. (AL)