Pemprov Kalteng Siapkan Strategi Khusus Hadapi Evaluasi Nasional LPPD

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kalteng, Jhon Lis Berger. Foto/Gede

POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tengah mempersiapkan strategi khusus dalam menghadapi evaluasi nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024. Laporan ini akan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kalteng, Jhon Lis Berger, mengungkapkan bahwa posisi Kalimantan Tengah sempat berada di peringkat rendah secara nasional, namun menunjukkan perbaikan signifikan.

“Hasil Evaluasi Tahun 2022 kita berada di peringkat ke-31 dengan kategori kinerja rendah. Namun, hasil evaluasi LPPD tahun 2023, kita naik ke peringkat ke-18. Harapannya, tahun ini ada peningkatan lagi,” ujarnya saat kegiatan pra-evaluasi di Palangka Raya, Senin (16/6/2025).

Jhon menjelaskan bahwa proses evaluasi LPPD bersifat tahunan namun hasilnya baru akan diterima pada tahun berikutnya.

“Evaluasi LPPD ini sedang berjalan. Kita akan menerima hasilnya sekitar Agustus 2025, bahkan bisa sampai tahun 2026. Karena laporan ini disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” tambahnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Thomas, menyampaikan bahwa LPPD memuat indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui keputusan menteri.

“Indikator kinerja ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk tingkat provinsi ada 114 indikator yang mencakup seluruh urusan pemerintahan, dari urusan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, urusan pilihan seperti pertanian dan kehutanan, hingga urusan penunjang seperti kepegawaian dan keuangan,” jelas Thomas.

Menurut Thomas, meskipun Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keterbatasan dari sisi fiskal dibanding provinsi lain seperti Jawa Barat atau Jawa Timur, hal itu tidak menjadi hambatan untuk menunjukkan kinerja terbaik.

“Kita sadar tidak bisa bersaing dalam hal pengelolaan dengan provinsi yang APBD-nya besar. Tapi dengan strategi yang matang, kita bisa menunjukkan bahwa dengan anggaran terbatas, kita tetap mampu mencapai indikator kinerja secara maksimal,” ucapnya.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai LPPD, Pemprov Kalteng telah menggelar pra-evaluasi untuk mempersiapkan jawaban, data pendukung, dan narasi capaian sebelum evaluasi resmi dimulai pada Juli 2025.

“Pra-evaluasi ini penting. Kita siapkan semua jawaban, semua capaian, agar saat evaluasi resmi nanti, kita sudah siap. Ini bisa berdampak signifikan dalam meningkatkan nilai akhir LPPD kita,” kata Thomas.

Ia menambahkan bahwa penilaian tidak hanya menekankan pada hasil akhir, namun juga pada kemampuan daerah menjelaskan strategi dan narasi capaian dari indikator yang telah ditetapkan.

“Yang dinilai bukan hanya hasil, tapi juga narasi capaian. Bahwa dengan anggaran yang terbatas, kita tetap optimal dalam pelayanan dan pembangunan. Itu yang ingin kita buktikan,” pungkasnya. (Gede)