Pemerintah Kabupaten Kapuas Dukung Penerapan ASN Corporate University di Kalimantan Tengah

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, bersama para kepala perangkat daerah saat menghadiri penandatanganan komitmen bersama penerapan ASN Corporate University (ASN Corpu) di Palangka Raya, 24 September 2025. Foto/IST

POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama 14 pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pemerintah Kabupaten Kapuas, secara resmi menandatangani komitmen bersama penerapan ASN Corporate University (ASN Corpu) sebagai langkah strategis penguatan kapasitas aparatur sipil negara. Penandatanganan dilakukan pada Rabu (24/9/2025) di Palangka Raya, dihadiri oleh perwakilan pimpinan daerah dan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dari seluruh kabupaten/kota.

Konsep ASN Corpu merupakan terobosan baru dalam membangun budaya pembelajaran di lingkungan birokrasi serta meningkatkan kompetensi ASN agar mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Melalui penerapan konsep ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun sistem pembelajaran yang berkelanjutan, kolaboratif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.

Dari Kabupaten Kapuas, penandatanganan komitmen tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai. Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala BKPSDM Hj. Mahrita, Kepala BKAD Hj. Marlina, Kepala Bapperida HM. Saribi, serta Kepala Diskominfosantik Hartoni U. Sawang.

Isi dari komitmen tersebut mencakup berbagai langkah strategis, antara lain:

Penerapan ASN Corpu di seluruh perangkat daerah,
Integrasi program pelatihan dan pengembangan kapasitas,Pemanfaatan platform digital sebagai sarana pembelajaran,Evaluasi pelaksanaan program secara berkala.

Melalui penandatanganan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Kapuas, menegaskan komitmen kuat dalam membangun ASN yang profesional, inovatif, dan siap menghadapi tantangan birokrasi modern. Kesepakatan bersama ini sekaligus menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Lukman)