Peluncuran e-Audit Katalog V.6 Siap Deteksi Anomali Transaksi secara
Real-Time.
Foto/ jogjakota.go.id
POSSINDO.COM, Nasional - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan fitur e-Audit pada Katalog Elektronik Versi 6 (Katalog V.6).
Fitur tersebut memungkinkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemantauan dan audit berbasis data transaksi elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Petinggi KPK menyatakan medan perang melawan korupsi salah satunya adalah di pengadaan barang dan jasa.
Peluncuran e-Audit Katalog V.6 itu dilakukan bersamaan dengan rangkaian acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Graha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Senin (8/12).
Koordinator Stranas PK sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menuturkan sektor PBJ hingga saat ini masih menjadi 'medan perang' berat untuk pemberantasan korupsi.
"Kita harus jujur bahwa sektor Pengadaan Barang dan Jasa masih menjadi medan perang dalam konteks pemberantasan korupsi," ujar Aminudin di Balai Kota Yogyakarta, Senin (8/12).
Dia menuturkan modus korupsi terus berkembang. Penegak hukum dan sejumlah pihak terkait harus beradaptasi dengan kondisi kekinian.
"Mereka kini bersembunyi di balik canggihnya sistem digital, memanipulasi alokasi dan memainkan harga di luar. Jadi, data yang kita analisis dan kita temukan, walaupun sistem kita sudah terdigitalisasi, tapi ternyata mereka pun pakai canggih. Kita tidak boleh kalah dengan mereka," sambungnya.
Agus Joko Pramono menjelaskan fitur e-Audit Katalog V.6 menjadi lompatan penting dalam pengawasan PBJ berbasis data di tengah tingginya kerentanan korupsi pada sektor PBJ.
Platform ini dikembangkan melalui ekosistem INAPROC, sesuai mandat digitalisasi pengadaan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 (Perpres 17/2023).
"Peluncuran ini diharapkan memperkuat budaya pengawasan digital dan meningkatkan integritas pengadaan nasional," ucap Agus.
Agus mengatakan e-Audit Katalog V.6 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan APIP untuk melakukan pemantauan PBJ secara digital, otomatis, dan real-time.
Beberapa fitur utama e-Audit Katalog V.6 adalah:
• Dashboard transaksi katalog yang terintegrasi dengan akun INAPROC.
• Deteksi dini anomali dan pola transaksi mencurigakan.
• Proses audit berbasis bukti digital tanpa menunggu laporan manual.
• Analisis harga, penyedia, dan produk dalam satu ekosistem data.
• Fungsi early warning system untuk mempercepat tindak lanjut pengawasan.
"Dengan e-Audit, APIP dapat mengidentifikasi anomali secara cepat, mulai dari perubahan harga sebelum-sesudah transaksi, produk baru tayang yang langsung ditransaksikan, transaksi berulang ke penyedia tertentu, hingga kecepatan persetujuan paket yang tidak wajar," kata Agus.
Sumber : cnnindonesia.com