 |
|
Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah serta Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Foto/Humas Pemkab Balangan |
POSSINDO.COM, Balangan -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, yang diwakili oleh Kabag Perekonomian, Kepala Pelaksana BPBD, Perwira Penghubung Kodim 1001 HSU-BLG, Polres, dan BPS, berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah serta Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Kegiatan ini berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Balangan, Senin (18/11/2024).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam pengantarnya menekankan pentingnya persiapan menghadapi potensi bencana dan agenda nasional yang mendekat, seperti Pilkada serentak dan libur Natal serta Tahun Baru.
"Untuk Pilkada, selain mengantisipasi mobilisasi masyarakat ke TPS, kita juga harus memastikan ketersediaan stok pangan. Koordinasi dengan Bulog dan distributor penting agar tidak terjadi kelangkaan akibat aksi borong sembako," jelas Tito.
Ia juga mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru, yang berpotensi meningkatkan aktivitas masyarakat dan kebutuhan logistik.
Sementara itu, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, memaparkan prospek bahaya hidrometeorologi 2025. Ia menjelaskan pengaruh faktor-faktor seperti El Nino, La Nina, dan dinamika suhu muka laut terhadap iklim Indonesia.
"Pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025, kita diprediksi mengalami La Nina lemah yang bersamaan dengan musim hujan. Ini meningkatkan risiko bencana seperti banjir, banjir bandang, longsor, dan angin kencang," ujarnya.
Dwikorita menambahkan bahwa 67 persen wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan tinggi pada 2025, terutama di Sumatera, Kalimantan, Jawa bagian barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sebagian wilayah juga diperkirakan menghadapi curah hujan di atas normal, sementara beberapa daerah di NTT dan Papua Barat akan mengalami curah hujan di bawah normal.
Menanggapi paparan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, menyatakan pentingnya informasi ini sebagai acuan kesiapsiagaan.
"Kami mencermati arahan dari Kemendagri dan Kepala BNPB. Ini menjadi panduan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di penghujung 2024 dan awal 2025," tegasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menghadapi tantangan cuaca ekstrem.(Wahid)
Editor : Tuah