POSSINDO.COM, Jakarta - Penjabat (Pj.) Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, bersama jajaran pejabat terkait seperti Pj. Sekda, Kepala Dinas PUPR, DLH, Kominfosandi, Kabag Pemerintahan, dan Kabag Hukum, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor membahas Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kecamatan Montallat dan Teweh Timur. Rakor ini juga diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam penyusunan tata ruang yang terencana dan berorientasi keberlanjutan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Pj. Bupati Muhlis menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan dalam proses perencanaan kawasan di dua kecamatan tersebut.
"Kami berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan demi masa depan generasi mendatang. Kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam mewujudkan tata ruang yang tidak hanya rapi, tetapi juga ramah lingkungan," tegas Muhlis dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk bekerja sama erat dengan Ditjen Tata Ruang dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk legislatif, guna memastikan pelaksanaan RDTR berjalan optimal.
Rakor ini juga diisi dengan arahan dari perwakilan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, M.P.M., yang menekankan pentingnya menindaklanjuti masukan dari tim teknis. Ia mendorong agar kawasan yang dirancang nantinya dapat menjawab tantangan pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
“Perlu langkah konkret untuk memastikan bahwa kawasan pemukiman yang dirancang benar-benar mendukung kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.
Rakor ini diharapkan memperkuat sinergi antar wilayah dan mempercepat implementasi RDTR sebagai landasan tata ruang yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.(Wan)