DPRD Palangka Raya Tetapkan Penyempurnaan Fasilitasi Gubernur terhadap Tiga Raperda Strategis

Rapat Paripurna DPRD Palangka Raya ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, Kamis (26/6/2025). Foto/Gd

POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, Kamis (26/6/2025), dengan agenda utama penetapan penyempurnaan fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palangka Raya.

Ketiga raperda strategis yang dimaksud mencakup Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Pengembangan Pariwisata.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menekankan bahwa perda-perda tersebut sangat penting dalam mempercepat reformasi birokrasi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendorong sektor pariwisata sebagai motor ekonomi daerah.

“Tiga Raperda ini harus segera ditindaklanjuti agar dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah. SPBE, lingkungan hidup, dan pariwisata adalah pilar penting pembangunan Kota Palangka Raya,” ucap Fairid.

Ia juga menegaskan bahwa SPBE menjadi prioritas dalam transformasi pemerintahan digital dan keterbukaan informasi. Sementara pengembangan pariwisata dan perlindungan lingkungan menuntut perencanaan berbasis prioritas dan landasan hukum yang kuat.

“Kita tidak bisa menggarap semua potensi secara bersamaan. Harus ada skala prioritas yang didasarkan pada kajian matang dan perencanaan strategis. Itulah yang akan kita sinergikan bersama DPRD,” tambahnya.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menjelaskan bahwa penyempurnaan ketiga raperda telah melalui fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis, termasuk verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Semua raperda telah melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, serta mendapat fasilitasi dari pemerintah pusat. Hari ini, ketiganya resmi disetujui dan akan dituangkan dalam keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya," ungkap Subandi. ( Gd)