 |
| Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, Rizky R. Badjuri. Foto/IST |
POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA - Dugaan pencemaran lingkungan oleh PT UPC di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memicu aksi protes dari Dewan Pimpinan Wilayah Perisai Keadilan Rakyat (PKR), Rabu (25/6/2025). Mereka mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Tengah untuk melakukan audiensi mendesak adanya tindakan tegas dari pemerintah.
PKR menuding aktivitas perusahaan telah mencemari kawasan penting seperti Danau Lais, Danau Bulat, dan Sungai Kaliman, serta menyebut PT UPC diduga beroperasi di luar izin Hak Guna Usaha (HGU).
“Atas dasar temuan kami di lapangan dan keterangan dari masyarakat, maka kami menuntut agar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengecekan lapangan secepatnya dengan melibatkan kami selaku ormas dan masyarakat peduli lingkungan,” tegas Koordinator aksi, Yinto Susanto.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, Rizky R. Badjuri, mengaku pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran tersebut.
“Sementara, ini adalah laporan dari masyarakat, terkait limbah. Nah investasi yang ada di sana itu kan ada investasi perkebunan, salah satunya PT UPC,” ujar Rizky.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya kini mempercepat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kotim untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Kita akan akselerasi dulu dengan Pemkab Kotim. Dari deadline mereka ini kan minta ada kita turun ke lapangan lah,” katanya.
Dalam waktu dekat, tim gabungan dari berbagai instansi disebut akan diterjunkan untuk melakukan pengecekan dan verifikasi langsung.
“Nanti setelah koordinasi dengan Pemkab, mungkin ada tim terpadu yang turun ke lapangan. Kalau dari Dinas Perkebunan tadi, saya berikan nomor untuk memudahkan informasi,” lanjut Rizky.
Ia menambahkan, PT UPC adalah perusahaan di sektor perkebunan sawit yang telah mengantongi izin dari Pemkab Kotim. Namun, demi menindaklanjuti laporan warga, tim terpadu akan segera bekerja.
“Jadi sekarang harapan dari Pak Gubernur dan Wakil itu tim terpadu turun untuk mempercepatlah. Kita kan perlu koordinasi juga dengan Pemkab Kotim,” pungkasnya.(Gede)