Aksi Reformasi KUHAP Berlanjut dengan Camping, Massa Desak DPRD Kalteng Nyatakan Sikap Resmi

Aliansi Reformasi KUHAP melakukan aksi camping. Foto/Gd

POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terus digelar oleh Aliansi Reformasi KUHAP di Kalimantan Tengah. Setelah sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalteng, massa kini melanjutkan perjuangan mereka dengan aksi “camping” atau kemah di sekitar lokasi sebagai bentuk protes lanjutan.

“Untuk skema kali ini salah satu bagian dari aksi kami, di mana kemarin kan Aliansi Reformasi KUHAP menggelar aksi. Jadi aksi itu akan terus ada berturut-turut selama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tidak mau menyatakan sikap cara menolak draf RKUHAP yang saat ini dirancang tanpa ada keterlibatan masyarakat,” ujar Gratsia Christopher, Sekretaris Lapangan Aksi, Senin (29/7/2025).

Menurut Gratsia, aksi kemah ini akan berlangsung hingga keesokan hari dan dilanjutkan dengan rangkaian aksi lanjutan berikutnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi, Glennio Sahat Solu Sihombing, menegaskan bahwa mereka akan terus meningkatkan eskalasi jika DPRD tidak menyatakan sikap tegas terhadap RKUHAP. Ia menekankan bahwa penolakan mereka bukan untuk menghambat kemajuan hukum, melainkan menghapus pasal-pasal bermasalah dalam RKUHAP yang dapat merugikan rakyat.

“Kalau nanti mungkin kita akan ada aksi langsung turun ke jalan, eskalasi lagi. Ultimatum terakhir dari kami bahwa RKUHAP ini memang harus dibatalkan, pasal-pasalnya harus dihapus. Bukan berarti kita menolak peradaban ataupun pengembangan sistem hukum,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa aksi ini akan berakhir ketika DPRD Kalteng menyatakan sikap resmi secara terbuka dan mendokumentasikannya dalam bentuk video.

“Mungkin kami lebih ke video ya Bang, karena kalau masalah konsultan dari dulu semenjak kami aksi dari MK, dari efisiensi anggaran, sudah kami bawa mengenai RKUHAP ini. Namun beberapa kali tidak dihiraukan. Nah, makanya dari itu kami meminta dengan video biar ada bukti konkret bahwa inilah sikap DPRD Kalteng mewakili masyarakatnya secara abadi secara sejatinya,” tegas Glennio.

Aliansi ini juga menyerukan kepada masyarakat luas agar lebih peduli terhadap RKUHAP karena dampaknya menyentuh langsung kehidupan rakyat dalam sistem hukum dan prosedur keadilan.

Silakan beri arahan lebih lanjut jika ingin dibuat versi cetak, pendek, atau dipadukan dengan berita lain. (Gd)