 |
| Foto Ilustrasi AI Penanganan Karhutla. Foto/Open AI |
POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya masih terkendali. Namun demikian, Pemprov Kalteng akan terus meningkatkan langkah-langkah pengendalian hingga akhir musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sampai Oktober 2025, sebagaimana prediksi BMKG.
Pernyataan itu disampaikan Agustiar saat mengikuti Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla di berbagai wilayah Indonesia yang digelar secara virtual, Senin (28/7/2025), dipimpin langsung oleh Menteri LHK Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, didukung penuh oleh Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta seluruh elemen masyarakat, berkomitmen memperkuat mekanisme rutin pengendalian Karhutla melalui pembentukan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi dan pengaktifan Posko serta Pos Lapangan,” tegas Agustiar.
Gubernur menyatakan bahwa jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan status, Pemprov siap menetapkan status darurat dan mengajukan permohonan bantuan udara ke BNPB.
Berdasarkan data SIPONGI, jumlah hotspot di Kalteng hingga Juli 2025 tercatat 1.326 titik atau 2,09% dari total nasional. Sedangkan luas lahan terbakar menurut citra Kementerian LHK mencapai 146,21 hektare, atau 1,70% dari total nasional.
Meski terjadi peningkatan, upaya penanganan secara terpadu dan respons cepat oleh Satgas dan Poslap dinilai berhasil menekan penyebaran api secara masif. BMKG juga tidak mendeteksi sebaran asap di wilayah Kalteng selama Juli, menandakan efektivitas langkah lapangan.
Sejak 11 Juni hingga 8 Oktober 2025, sebanyak 77 Pos Lapangan telah diaktifkan di 52 kecamatan rawan. Di lapangan, 697 personel yang terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) diturunkan, dengan pembagian ke dalam 17 regu Posko dan 77 regu Poslap.
Dalam forum tersebut, Agustiar turut mengajukan permintaan dukungan ke pusat, berupa 6 helikopter water bombing dan 2 helikopter patroli, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta Dana Siap Pakai (DSP) non-reimburse untuk mendukung operasi pemadaman darat. Ia juga mengusulkan pengadaan 87 set alat pemadam portabel, tandon air portable, dan kendaraan roda tiga bagi kecamatan rawan.
Upaya pengendalian karhutla di Kalteng mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur tata kelola pembukaan lahan non-gambut oleh masyarakat hukum adat. Pemprov menegaskan bahwa peran Satgas dan Poslap tetap aktif sepanjang tahun, meski belum ada penetapan status siaga darurat.(Gd)