 |
| Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo saat menyampaikan Jawaban Gubernur Kalteng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD Prov. Kalteng TA. 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (25/08/2025). Foto/IST |
POSSINDO.COM, PALANGAKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (25/08/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong.
Agenda utama rapat kali ini adalah mendengarkan Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.
Dalam paparannya, Edy memberikan klarifikasi atas sejumlah masukan dan pertanyaan fraksi, mulai dari isu pendapatan hingga penguatan pelayanan publik.
Fokus
Pertama: Pendapatan Daerah
Menanggapi sorotan Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi lain terkait penurunan PAD
serta pendapatan transfer, Pemprov menegaskan komitmen mencari terobosan baru.
Inovasi yang dimaksud antara lain penguatan layanan perpajakan daerah,
digitalisasi PAD lewat e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, e-PAB, pemanfaatan aset
daerah yang lebih optimal, hingga penetapan target pendapatan yang realistis.
Kedua:
Belanja Daerah
Soal komposisi belanja, Pemprov memastikan anggaran tetap diarahkan pada
pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar sesuai prioritas program Huma Betang.
Ketiga:
Layanan Publik
Wagub menekankan keberadaan kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR dan PPID, yang
memungkinkan masyarakat ikut terlibat sejak perencanaan sampai evaluasi
program.
Keempat:
Pertumbuhan Ekonomi & BUMD
Fraksi Golkar dan Demokrat menyoroti sektor ekonomi. Menjawab itu, Pemprov
menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,60 persen dengan mendorong UMKM, pariwisata,
serta restrukturisasi BUMD. Proses rekrutmen manajemen BUMD kini juga melalui fit and proper test OJK untuk menjamin
integritas.
Kelima:
Infrastruktur & Ketahanan Daerah
Masukan dari Gerindra mengenai ketahanan pangan, penanggulangan karhutla,
kekeringan, hingga stunting turut dijawab. Fraksi NasDem dan PKB juga mendapat
penegasan tentang transparansi anggaran dan program prioritas, di antaranya
pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan UMKM. Sementara
PAN menyoroti pembangunan konektivitas di wilayah pelosok dan perbatasan,
termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keenam:
Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi
Wagub memaparkan bahwa seluruh tahapan APBD—dari perencanaan, pelaksanaan
hingga pengawasan—telah didukung sistem digital terpadu seperti SIPD-RI,
E-Reviu, dan pengembangan SIAPDes yang ditargetkan selesai pada 2026.
Ketujuh:
Pendidikan & Betang Cerdas
Program unggulan di bidang pendidikan juga dijelaskan, termasuk “Satu Keluarga
Satu Sarjana” serta kurikulum yang disinergikan dengan kebutuhan industri
melalui kerja sama dengan DUDI.
Kedelapan:
Inflasi & Dana Transfer
Strategi pengendalian inflasi, pemanfaatan dana transfer, serta penggunaan
SiLPA sesuai hasil audit BPK menjadi bagian penutup penjelasan.
