Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, melalui Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Muhamad Muslim, secara resmi menutup Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria Diskominfo Kalsel 2025 di Banjarbaru, Sabtu (27/9/2025) malam. MC Kalsel
POSSINDO, Banjarbaru
- Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, melalui Plt Asisten Bidang
Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Muhamad Muslim, secara resmi menutup Rapat
Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria Diskominfo Kalsel 2025 di Banjarbaru,
Sabtu (27/9/2025) malam.
Dalam kesempatan itu, Ia menegaskan pentingnya percepatan
transformasi digital serta pengentasan titik blank spot sebagai wujud
pemerintahan modern, inklusif, dan merata.
Rakerda dan Komdiphoria ini menghasilkan sejumlah poin
strategis, antara lain percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), integrasi Satu Data Indonesia, serta penguatan Computer
Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai garda terdepan keamanan siber
di daerah.
Menurut Muhidin, transformasi digital tidak bisa hanya
bertumpu pada birokrasi, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif
masyarakat melalui budaya, literasi, kreativitas, dan keterlibatan publik di
era digital.
“Saya berharap capaian ini tidak berhenti pada kegiatan ini
saja. Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata di daerah
masing-masing. Pemprov Kalsel siap mengawal dan bersinergi demi mewujudkan
pengembangan serta penguatan pemerintahan digital di Banua kita tercinta,” ujar
Muhidin melalui Muslim.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga berkomitmen mengentaskan
titik blank spot jaringan internet yang masih tersisa sekitar 7 hingga 8 persen
wilayah, terutama di kawasan dengan kondisi geografis pegunungan, aliran
sungai, dan pesisir laut.
“Kami sudah melakukan inventarisasi titik-titik tersebut
agar menjadi prioritas usulan ke pemerintah pusat, sehingga dapat disediakan
fasilitas jaringan dasar di wilayah yang masih blank spot,” tambah Muslim
Pemprov Kalsel menegaskan akan terus mengawal program
pengentasan blank spot ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan
digital yang inklusif, modern, dan merata di seluruh Kalimantan Selatan. (MC
Kalsel)
