Siswa yang dirawat oleh tenaga medis usai keracunan MBG.Foto/Tribun Jabar/Rahmat Kurniawan
POSSINDO.COM, Nasional
- Kabupaten Bandung Barat darurat keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kecamatan Cipongkor menjadi daerah paling banyak kasus tersebut.
peristiwa pertama
yakni 70 orang siswa keracunan massal usai menyantap hidangan MBG.
Puluhan siswa yang mengalami keracunan tersebut berasal dari
sekolah yang berbeda-beda; dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kapolsek Sindangkerta Iptu Sholehuddin menyebut keracunan
massal kali pertama diketahui pada Senin (22/9) pukul 11.00 WIB.
"Ada 70 orang kurang lebihnya," ungkap Sholehuddin
Gejala yang dialami para siswa adalah mual, muntah, pusing
sampai dengan sesak. Para siswa yang mengalami keracunan pun harus mendapat
penanganan medis.
"Sementara ditampung di Puskesmas Cipongkor. Namun, ada
beberapa yang dirujuk ke RSUD Cililin," terang Sholehuddin.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan
mengungkapkan total korban keracunan hidangan MBG di Cipongkor sedikitnya ada
369 siswa.
Ratusan korban ditangani di sejumlah fasilitas kesehatan
seperti di Puskesmas Cipongkor, Posko Kecamatan Cipongkor, RSUD Cililin, serta
fasilitas kesehatan lainnya.
"Yang sudah membaik atau sudah pulang tercatat ada 257
orang," kata Hendra saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat lantas menetapkan kasus
keracunan massal tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Selasa (23/9).
Status tersebut ditetapkan saat Bupati Bandung Barat Jeje
Ritchie Ismail mengunjungi posko penanganan siswa korban keracunan di Kantor
Kecamatan Cipongkor.
"Jadi, sekarang juga kita sudah menetapkan statusnya
KLB, Kejadian Luar Biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan lebih
menyeluruh," kata Jeje, Selasa (23/9).
Jeje berujar pemerintah daerah bersama instansi terkait tengah melakukan investigasi terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menghidangkan masakan MBG. Selama investigasi berlangsung, dapur SPPG di Kecamatan Cipongkor ditutup sementara.
"Karena mulai dari perizinan, kemudian standardisasi
pengelolaan makanan itu harus kita cek. Kalau memang belum layak ya kita harus
melakukan perbaikan, dan khusus untuk dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu
untuk kita investigasi," ucap dia.
Setidaknya terdapat 85 dapur yang ada di Kecamatan Cipongkor
akan dievaluasi. Hal itu antara lain disebabkan seluruh dapur belum memiliki
sertifikasi.
"Semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena data
yang saya dapat adalah 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat
seperti itu. Yang kita setop ini yang di Cipongkor," ungkap Jeje.
Sumber:cnnindonesia.com
