Ketua Umum HMI Cabang Kapuas Soroti Hutang PDAM dan Proyek RTH yang Dinilai Gagal

Sampaikan Aspirasi - Perwakilan Pendemo dari HMI Kapuas saat bertemu ketua DPRD Kapuas pada senin ( 01/9/2025) tadi. Foto/Lukman

POSSINDO.COM, KUALA KAPUAS – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kapuas, Ahmad Fauzi, dalam agenda Aksi jilid 2 aliansi mahasiswa dan masyarakat kabupaten kapuas yang digelar pada senin (01/09/2025) tadi.

Ahmad Fauzi melontarkan kritik keras terhadap kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas serta proyek-proyek daerah yang dinilai gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Fauzi menyoroti besarnya hutang PDAM yang dikabarkan mencapai lebih dari Rp20 miliar dan isu perubahan golongan tarif konsumen secara sepihak yang memberatkan rakyat.

Menurut Fauzi, persoalan keuangan PDAM harus segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas. Ia menegaskan, akumulasi hutang yang begitu besar mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan daerah yang seharusnya fokus memberikan pelayanan publik.

"Bagaimana mungkin perusahaan yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat justru terjebak dalam hutang yang begitu besar? Pemerintah daerah harus segera turun tangan mengevaluasi manajemen PDAM dan mencari solusi agar pelayanan air bersih tidak terganggu," tegas Fauzi.

Selain masalah hutang, Fauzi juga menyoroti isu perubahan golongan tarif PDAM secara sepihak. Menurutnya, sejumlah pelanggan mengeluhkan kenaikan biaya bulanan yang dirasa membebani.

"Jika benar ada perubahan golongan tarif tanpa sosialisasi dan persetujuan, maka ini jelas merugikan masyarakat. PDAM harus transparan dan melibatkan konsumen dalam setiap kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar seperti air bersih," tegasnya.

Tak hanya PDAM, Fauzi juga mengkritik pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota yang menyedot anggaran miliaran rupiah. Ia menilai proyek tersebut tidak sesuai ekspektasi publik karena hasilnya dinilai minim manfaat.

"Bayangkan dengan anggaran bermiliar-miliar rupiah, yang terbangun justru hanya WC umum. Ini adalah cermin buruknya perencanaan dan pengawasan proyek daerah. Rakyat menunggu pembangunan yang nyata, bukan proyek yang menghamburkan uang," tegas Fauzi.

Fauzi menekankan bahwa kebutuhan air bersih, ruang publik yang layak, dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan harus menjadi prioritas. Ia mendesak DPRD Kapuas segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PDAM dan proyek-proyek daerah, termasuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran.

"Jangan sampai rakyat menjadi korban salah kelola. Pemerintah dan DPRD harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan golongan," pungkasnya.(Lukman)