 |
| Wakil Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Jayadikarta saat Rapat Paripurna masa sidang III tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kantor DPRD setempat, Senin (8/9/2025). Foto/Sam |
POSSINDO.COM, PULANG PISAU – Wakil Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Jayadikarta menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD) tahun anggaran 2026 Kabupaten Pulang Pisau dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Kantor DPRD setempat, Senin (8/9/2025).
Bupati Pulang Pisau dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan oleh masing-masing fraksi, yakni Fraksi Golongan Karya, PDI Perjuangan, PPP, Nasdem-Gerindra, serta Gabungan Kebangkitan Nasional.
Atas pandangan Fraksi Golkar terkait APBD yang harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerintah sepakat mengarahkan program pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keagamaan, lingkungan hidup, hukum, dan penanganan bencana. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan PAD melalui pemutakhiran data pajak, optimalisasi objek pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah sepakat untuk memperkuat sektor pertanian, holtikultura, perkebunan, dan perikanan dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah akan memerintahkan Dinas PUPR untuk melakukan pembersihan sungai di wilayah kota mengingat tingginya curah hujan.
Sementara itu, terhadap Fraksi PPP, pemerintah menyatakan sependapat bahwa setiap OPD harus mempertanggungjawabkan program agar tepat sasaran, serta memastikan hasil reses DPRD menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2026.
Menjawab pandangan Fraksi Nasdem-Gerindra, pemerintah berkomitmen menggali potensi pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan PAD, sekaligus mempercepat pembangunan di delapan kecamatan agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah. Pemerintah juga menegaskan komitmen penyelesaian konflik lahan dan tapal batas melalui mediasi dan musyawarah.
Terhadap Fraksi Gabungan Kebangkitan Nasional, pemerintah menyatakan sepakat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan menyiapkan SDM OPD agar mampu menjalankan program prioritas dengan tepat. Pemerintah juga memastikan persoalan pembayaran gaji guru, tenaga kesehatan, dan teknis P3K yang telah menerima SK akan diselesaikan melalui mekanisme pencairan maupun rapelan.
Dengan tanggapan tersebut, Pemkab Pulang Pisau menegaskan kesiapannya menjalankan APBD 2026 secara pro-rakyat dan berorientasi pada pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.(Sam)