 |
| Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Foto/goodnewsfromindonesia.id |
POSSINDO.COM, Ekonomi - Pemerintah sedang mencari solusi untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Utang proyek Whoosh kini membengkak hingga menembus Rp 116 triliun.
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi usai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa tak mau APBN ikut terbebani oleh utang proyek yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu.
"Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025) malam.
Dia mengatakan Whoosh saat ini menjadi salah satu moda transportasi yang membantu mobilitas masyarakat, khususnya dari Jakarta-Bandung atau sebaliknya. Prasetyo menuturkan pemerintah ingin rute Whoosh diperpanjang hingga ke Surabaya.
"Karena faktanya kan juga whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," tutur dia.
"Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," sambung Prasetyo.
Menkeu Minta Danantara Bereskan Utang Proyek Whoosh
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut.
"KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih," ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
"Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin)," Purbaya menambahkan.
Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto turut menegaskan, pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh.
"Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah," kata Suminto.
Sumber : liputan6.com
