Kegiatan Presentasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan
Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang digelar oleh
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Kanderang Tingang, Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalteng, Rabu
(15/10/2025). Foto/IST
POSSINDO.COM, BUNTOK – Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel), Khristianto Yudha, menghadiri tahapan presentasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Kanderang Tingang, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalteng, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penilaian tahunan untuk mengukur sejauh mana badan publik, baik di tingkat kabupaten/kota maupun perangkat daerah, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Khristianto Yudha memaparkan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Barsel dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan PPID pembantu di setiap perangkat daerah dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan efektif.
Sesi presentasi berlangsung selama 10 menit, dilanjutkan dengan 5 menit sesi tanya jawab. Para pimpinan badan publik menyampaikan strategi, komitmen, serta inovasi digital yang diterapkan untuk memperkuat layanan informasi. Beberapa aspek penilaian utama mencakup kualitas dan jenis informasi yang disajikan, kelengkapan sarana prasarana, komitmen pimpinan, serta penerapan sistem digital.
“Pemerintah Kabupaten Barsel terus berkomitmen memperkuat sistem keterbukaan informasi publik. Kami ingin memastikan layanan informasi bisa diakses masyarakat dengan mudah, cepat, dan akurat,” ujar Khristianto.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan partisipatif.
“Transparansi adalah fondasi pemerintahan yang baik. Dengan membuka akses informasi seluas-luasnya, kita memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.(BI)