H. Tajeri, Ketua Komisi III DPRD Barito Utara .Foto/Ist
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi jalan nasional di wilayah Kalimantan Tengah yang dinilai rusak parah dan membahayakan pengguna jalan.
Atas nama lembaga DPRD Barito Utara, ia meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh. Kerusakan yang terjadi, mulai dari badan jalan yang berlubang hingga ruas yang sempit, dinilai menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas di sejumlah titik.
Tajeri secara tegas membandingkan kualitas jalan nasional di Kalimantan Tengah dengan ruas jalan di Provinsi Kalimantan Selatan yang menurutnya jauh lebih baik, mulus, dan lebar. Perbedaan mencolok ini dinilai sebagai bukti adanya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antarwilayah. Ia juga menyoroti kondisi ruas Muara Teweh–Puruk Cahu serta Muara Teweh–Tamiang Layang yang banyak mengalami kerusakan serius.
Tidak hanya itu, keluhan serupa ia sampaikan terkait ruas jalan nasional Muara Teweh–Buntok–Palangka Raya yang sejak lama mengalami kerusakan berat. Menurut Tajeri, hingga kini belum pernah ada perbaikan maksimal yang dilakukan oleh pihak berwenang, sehingga kerusakan terus bertambah parah dari waktu ke waktu.
“Kita punya wakil rakyat di DPR RI. Apakah para wakil rakyat di pusat menutup mata?” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia juga menegaskan bahwa masa reses anggota DPR RI seharusnya menjadi waktu bagi mereka untuk turun langsung melihat kondisi daerah pemilihannya, termasuk persoalan jalan rusak yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
Tajeri mempertanyakan apakah situasi memprihatinkan ini akan terus dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret. Ia khawatir korban kecelakaan akan terus bertambah apabila perbaikan tidak segera dilakukan.
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara tersebut berharap pernyataannya dapat menggugah hati para wakil rakyat di Senayan agar lebih serius memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.
“Semoga pernyataan ini membuat mata hati para wakil rakyat di DPR RI terbuka lebar-lebar untuk berjuang demi kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan rakyat. Desakan tersebut diharapkan menjadi pemantik bagi pemerintah pusat untuk mengambil langkah nyata, mengingat kerusakan jalan bukan hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga telah menelan korban jiwa. (Wan)
