Hegemoni Staf Khusus Pada Dinamika Pemerintahan Daerah

Akhmad Wahyuni, S.Sos., M.IP

POSSINDO.COM,OPINI- Kepala daerah terpilih yang baru seharusnya mampu membuktikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya, karena mereka yang terpilih sudah mengetahui, memetakan, dan menginventarisasi segala kekurangan pendahulunya. Namun pada kenyataannya, terkadang terjadi sebaliknya: mereka justru menunjukkan ketidakmampuan untuk menjadi pemimpin terbaik dalam menjalankan serta menjabarkan visi dan misi yang telah mereka buat dan janjikan pada saat berkompetisi.

Bagi kepala daerah yang mau belajar dan mampu menggerakkan semua lini struktur yang sudah ada, bahkan dapat bekerja sama dengan mitra kerjanya serta menerima saran dan masukan dari berbagai pihak—termasuk DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, dan jajarannya—mereka akan lebih cepat memahami berbagai persoalan yang dihadapi dan menemukan solusinya.

Namun sebaliknya, terdapat kepala daerah yang merasa lebih dari bawahannya, mitra kerjanya, atau bahkan masyarakatnya. Mereka merasa lebih pintar karena memiliki pendidikan yang tinggi (S1, S2, hingga S3) dan dikelilingi orang-orang di luar struktur pemerintahan yang selalu membuatnya terlena dengan hasil kerjanya. Padahal, orang-orang tersebut sering kali memiliki kepentingan sesaat dan memanfaatkan peluang dalam berbagai situasi.

Dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, orang-orang di luar struktur ini akan selalu menciptakan jarak antara pimpinan dengan bawahan, mitra kerja, bahkan masyarakat. Tujuannya hanya agar mereka tetap bertahan dan dipercaya bahwa tanpa mereka, pimpinan tidak akan mampu bekerja dan mencapai visi misinya. Padahal mereka sendiri sering kali minim pengetahuan dan pengalaman.

Kondisi seperti inilah yang seharusnya dihindari oleh kepala daerah untuk mencegah munculnya “bupati-bupati kecil” yang berkuasa melebihi kepala daerah terpilih yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui Pilkada. Keberadaan orang-orang di sekitar pimpinan yang berada di luar struktur pemerintahan ini pada dasarnya akan merusak citra kepala daerah. Mereka akan merasa lebih berkuasa daripada tuannya dan dapat mengintimidasi seluruh jajaran pemerintahan dan perangkat daerah.

Padahal, jajaran pemerintahan dan perangkat daerah pada dasarnya selalu loyal terhadap segala bentuk perubahan kepemimpinan, perubahan arah kebijakan, dan senantiasa menjaga integritas dalam membantu kepala daerah menjalankan visi dan misinya.

Disusun oleh : Akhmad Wahyuni, S.Sos., M.IP
Penulis merupakan pensiunan ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan jabatan terakhir Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.