Kegiatan pembekalan Komunitas ASN Anti Narkoba oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Kesbangpol bersama BNN Provinsi Kalimantan Tengah terlihat berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas pada Selasa, 25/11/2025. Foto/Ist
POSSINDO.COM, Kuala
Kapuas– Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat komitmen pencegahan
penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi dengan memberikan pembekalan
khusus kepada Komunitas ASN Anti-Narkoba. Kegiatan yang berlangsung di Aula
Kantor Bappeda Kapuas ini diikuti para perwakilan perangkat daerah yang
tergabung dalam komunitas tersebut. Selasa (25/11/2025)
Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan penjelasan mendalam
mengenai bahaya narkotika, mekanisme deteksi dini, serta langkah-langkah
pencegahan yang dapat diterapkan di lingkungan kerja. Materi disampaikan oleh
narasumber dari Dinas Kesehatan, BNN, serta perangkat daerah terkait yang
selama ini aktif dalam program P4GN.
Para peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya
peran ASN sebagai motor penggerak kampanye anti-narkoba. Mereka didorong untuk
menjadi teladan dan agen pengawasan di instansi masing-masing, terutama dalam
mendeteksi potensi penyalahgunaan di lingkungan kerja.
Dalam arahannya, pejabat yang mewakili Dinas Kesehatan
Kapuas menegaskan bahwa ASN memiliki posisi strategis dalam upaya pemberantasan
narkoba. “ASN harus mampu menjadi contoh dan pembawa pengaruh positif.
Pencegahan itu dimulai dari kesadaran individu yang kemudian menyebar ke
lingkungan kerja,” ungkapnya.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan
tanya jawab. Peserta antusias menggali berbagai informasi terkait pola
penyebaran narkoba serta metode identifikasi perilaku berisiko. Melalui
pembekalan ini, Pemkab Kapuas berharap para ASN dapat lebih siap menghadapi
potensi ancaman penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan.
Komunitas ASN Anti-Narkoba Kapuas akan terus mendapatkan pembinaan berkelanjutan. Program lanjutan direncanakan mencakup sosialisasi P4GN yang lebih luas, monitoring internal, serta peningkatan koordinasi dengan BNN dan organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, sehat, dan bebas narkoba. (Lukman)
