H. Tajeri, Anggota DPRD Barito Utara. Foto/Ist
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Pelayanan publik bidang kesehatan dan program bantuan sosial kembali menjadi perhatian serius Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR), H. Tajeri. Melalui penyampaian pendapat akhir fraksinya terhadap Raperda APBD Tahun 2026, ia menilai masih banyak persoalan di lapangan yang belum mendapatkan solusi nyata.
Menurut H. Tajeri, pelayanan RSUD Muara Teweh masih banyak dikeluhkan masyarakat, terutama terkait lambatnya pelayanan dan ketersediaan obat. Ia menegaskan bahwa persoalan ini sudah berlangsung lama dan harus segera ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah.
“Obat sering tidak ada sehingga pasien harus membeli di luar. Pelayanan lambat. Bahkan pelayanan UGD harus ditanya dulu soal pembayaran. Seharusnya pasien darurat dilayani terlebih dahulu, administrasi belakangan,” tegasnya sambil menceritakan pengalaman pribadi membantu korban kecelakaan di Jalan A. Yani.
Selain sektor kesehatan, Fraksi KIR juga menyoroti pelaksanaan program bedah rumah yang dinilai masih tidak tepat sasaran. Tajeri menjelaskan bahwa masih ditemukan rumah dalam kondisi layak yang mendapat bantuan, sementara warga dengan rumah tidak layak huni belum tersentuh program pemerintah.
Ia juga meminta Dinas PMD meningkatkan pembinaan dan evaluasi terhadap desa, karena masih ada perangkat desa yang tidak hadir saat jam pelayanan kantor. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan lemahnya kedisiplinan aparatur pemerintahan di tingkat desa.
Meski banyak memberikan sorotan, Fraksi KIR tetap menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Wan)
