Ketua Umum HMI Cabang Kuala Kapuas Ahmad Fauzi. Foto/Dok Pribadi
POSSINDO.COM, KUALA KAPUAS – Wacana di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mencuat. Wacana tersebut mengarah pada pemilihan kepala daerah yang tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh DPR atau DPRD dengan alasan efisiensi anggaran dan penguatan sistem pemerintahan.
Namun, wacana tersebut menuai respons penolakan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi mahasiswa. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuala Kapuas, Ahmad Fauzi, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana tersebut karena dinilai berpotensi melemahkan prinsip demokrasi.
Ahmad Fauzi menilai bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang lahir dari semangat reformasi dan harus tetap dipertahankan.
“Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah hak konstitusional rakyat. Jika dikembalikan menjadi dipilih oleh DPR, maka itu merupakan langkah mundur dalam demokrasi,” ujar Ahmad Fauzi, Selasa 29 Desember 2025
Ia menyebutkan, meskipun wacana tersebut diklaim dapat menekan biaya politik dan meminimalisasi konflik di masyarakat, namun pemilihan oleh DPR justru berpotensi membuka ruang transaksi politik di parlemen dan mengurangi partisipasi publik.
Menurutnya, perbaikan demokrasi seharusnya difokuskan pada penguatan regulasi, pengawasan, serta pendidikan politik masyarakat, bukan dengan mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
“Yang perlu dibenahi adalah kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, bukan menghilangkan peran rakyat dalam menentukan pemimpin daerah,” tegasnya.
HMI Cabang Kuala Kapuas menyatakan akan terus mengawal isu tersebut dan menyuarakan aspirasi mahasiswa serta masyarakat agar sistem demokrasi di daerah tetap berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
(Lukman)
