Anggota DPRD Barsel Nurul Hikmah. Foto/Ist
POSSINDO.COM, Buntok – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Nurul Hikmah, menegaskan pentingnya sikap tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel terhadap rekanan atau kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan proyek sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Menurut Nurul Hikmah, ketegasan pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga profesionalisme serta kedisiplinan para pelaksana proyek di lingkungan Pemkab Barsel. Ia menilai masih terdapat rekanan yang belum menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, baik karena kelalaian maupun sebab lainnya.
“Terkhusus kepada pihak rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, baik disengaja maupun tidak, Pemkab harus berani memberikan sanksi tegas berupa blacklist terhadap perusahaan yang bersangkutan,” tegas Nurul Hikmah di Buntok, Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan, penghentian pekerjaan di lapangan saja dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan sanksi administratif yang jelas. Tanpa langkah tersebut, pelanggaran serupa dikhawatirkan akan kembali terjadi.
“Kita meminta kepada Pemkab Barsel, terutama instansi terkait, agar tidak hanya menghentikan pekerjaan di lapangan saja, tetapi juga memberikan sanksi berupa blacklist kepada perusahaan yang tidak menyelesaikan proyek tepat waktu,” ujarnya.
Nurul Hikmah menilai, pemberian sanksi tegas tersebut akan menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar bekerja lebih bertanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
“Proyek pemerintah merupakan bentuk pelayanan publik yang hasilnya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, keterlambatan pekerjaan tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menghambat manfaat yang seharusnya diterima warga,” pungkasnya.
(Budi)
