Sekretaris
Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, saat menandatangani Berita
Acara Konsultasi Publik Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
(RIPPM) PT Global Bara Mandiri, di Aula Kantor Bapperida Kapuas, Selasa
(30/12/2025). Foto/IST
POSSINDO.COM, KAPUAS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Global Bara Mandiri. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, perangkat desa, tokoh adat, serta para pemangku kepentingan terkait, di Aula Kantor Bapperida Kapuas, Selasa (30/12/2025).
Konsultasi publik ini dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Direktur PT Global Bara Mandiri beserta jajaran, sejumlah kepala perangkat daerah Kabupaten Kapuas, para konsultan, camat, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta mantir adat Desa Barunang dan Desa Buhut Jaya.
Dalam sambutannya, Sekda Kapuas menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PT Global Bara Mandiri atas terselenggaranya konsultasi publik tersebut. Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial serta berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat di wilayah konsesi perusahaan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PT Global Bara Mandiri atas inisiatif luar biasa ini. Konsultasi publik yang kita selenggarakan hari ini merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya,” ujar Usis I. Sangkai.
Sekda menjelaskan, RIPPM memiliki arti strategis sebagai dokumen panduan dalam pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan dan terarah.
Ia menambahkan, penyusunan RIPPM mengacu pada delapan pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, pengendalian lingkungan, kelembagaan komunitas, serta infrastruktur.
“Dengan mengacu pada delapan pilar utama tersebut, RIPPM diharapkan menjadi dasar yang kokoh untuk membangun masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing,” tegasnya.
Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap terjalin sinergi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(DK)