Kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Kahayan Hilir
Tahun 2026, Senin (19/1/2026), di Aula Kecamatan Kahayan Hilir. Foto/IST
POSSINDO.COM, Pulang Pisau – Kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026 untuk perencanaan pembangunan tahun 2027 resmi digelar pada Senin (19/1/2026) di Aula Kecamatan Kahayan Hilir.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dan unsur masyarakat, di antaranya Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa’i didampingi Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta dan anggota DPRD, pejabat eselon II, kepala desa, ketua BPD, instansi vertikal, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, media, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, disampaikan bahwa Musrenbang bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Tujuan Musrenbang ini adalah menyatukan usulan masyarakat dengan rencana pemerintah, sehingga anggaran tahun 2026 dapat digunakan secara tepat sasaran untuk program prioritas yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Wabup.
Pada Musrenbang kali ini, terdapat tiga aspek penting yang menjadi fokus utama, yakni aspek ekonomi, infrastruktur, serta sosial budaya pemerintahan.
Ketiga aspek tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kecamatan Kahayan Hilir yang telah dilaksanakan pada 1 hingga 12 Desember 2025.
Seluruh aspirasi masyarakat tersebut dihimpun dalam 865 usulan yang terbagi ke dalam dua skala prioritas pembangunan. Prioritas I mencakup 437 usulan, dengan rincian 253 usulan bidang infrastruktur, 94 bidang ekonomi, dan 90 bidang sosial budaya pemerintahan. Sementara itu, Prioritas II sebanyak 428 usulan, terdiri dari 252 usulan infrastruktur, 80 bidang ekonomi, serta 96 bidang sosial budaya pemerintahan yang direncanakan untuk direalisasikan pada tahun 2027.
Diharapkan seluruh usulan tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, mengingat aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial budaya pemerintahan merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah.
Melalui kesepakatan yang dihasilkan dalam Musrenbang ini, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih jelas dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan ke depan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.(Dk)