KUALA KAPUAS – Bulan Februari 2026, tepat HM Wiyatno bersama Wakil Bupati Dodo genap satu tahun memimpin Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah perubahan dan pembenahan dilakukan, baik pada sektor infrastruktur, penataan kota, maupun tata kelola pemerintahan.
Di wilayah Kota Kuala Kapuas, perubahan terlihat pada penataan gerbang masuk kota dan pemasangan lampu penerangan jalan yang lebih estetik. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Patih Rumbih, Meranti, Tjilik Riwut, Keruing, Jawa, hingga Jalan Pemuda mengalami penataan yang memberikan nuansa baru bagi wajah kota. Selain itu, Taman Adipura di kawasan simpang lima juga menjadi salah satu titik ruang publik yang mendapat perhatian.
Namun pembangunan tidak hanya terfokus di kawasan perkotaan. Kabupaten Kapuas yang memiliki luas wilayah sekitar 17.070,39 kilometer persegi dengan 17 kecamatan, 214 desa, dan 17 kelurahan, menghadapi tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas karena berperan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta distribusi barang dan jasa.
![]() |
| Bupati Kapuas HM Wiyatno bersama Wakil Bupati Dodo saat menghadiri kegiatan pemerintahan di Kuala Kapuas, menandai satu tahun masa kepemimpinan mereka. Foto/IST |
Pemerintah daerah menilai pembangunan infrastruktur memiliki dampak berantai terhadap perekonomian. Selain meningkatkan aksesibilitas, proyek fisik juga menyerap tenaga kerja serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Di sektor pemerintahan, penataan birokrasi turut dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi perangkat daerah. Perombakan sejumlah pejabat menjadi bagian dari langkah penyesuaian untuk mempercepat ritme kerja pemerintahan.
Salah satu capaian yang dicatat dalam satu tahun terakhir adalah diraihnya kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sebelumnya, Kapuas sempat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kembalinya opini WTP dinilai sebagai indikator perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah.
![]() |
| Wajah baru taman kota Kapuas yang telah ditata lebih rapi dan representatif, menjadi ruang terbuka publik bagi warga untuk bersantai dan beraktivitas. Foto/IST |
Meski demikian, satu tahun dinilai belum cukup untuk mengukur seluruh hasil pembangunan secara menyeluruh. Pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk melanjutkan program prioritas dan menjaga kesinambungan pembangunan di berbagai sektor.
Dengan wilayah yang luas dan karakteristik daerah yang beragam, tantangan pembangunan di Kabupaten Kapuas diperkirakan masih akan terus berlanjut. Pemerintah daerah menegaskan bahwa percepatan pembangunan dan peningkatan tata kelola akan tetap menjadi fokus pada tahun-tahun berikutnya. (Lukman)
Tags
Kapuas



.jpeg)