POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA-Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Tengah menyoroti anggaran pembangunan dan rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Barito Selatan yang mencapai Rp14,299 miliar, karena dinilai menimbulkan pertanyaan publik terkait prioritas dan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Kalteng, Muhammad Fajrian Nor, menyampaikan bahwa besarnya anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Angka belasan miliar ini menunjukkan hilangnya empati kekuasaan terhadap rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3).
Dalam kajiannya, GMNI Kalteng memaparkan rincian anggaran yang terdiri dari alokasi awal sebesar Rp7 miliar melalui Dinas PUPR, kemudian bertambah Rp6 miliar dalam perubahan anggaran, ditambah rehabilitasi pagar hampir Rp900 juta serta tambahan fasilitas dari Setda sekitar Rp400 juta. Kenaikan signifikan ini dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaannya.
Dari sisi regulasi, GMNI menilai penggunaan anggaran tersebut perlu diuji terhadap ketentuan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya terkait asas kepatutan dan keadilan, serta prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Mereka juga menilai adanya potensi maladministrasi dan inefisiensi apabila lonjakan anggaran tidak disertai penjelasan yang memadai.
Sebagai tindak lanjut, GMNI Kalteng menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya mendorong BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk melakukan audit investigatif, meminta pemerintah daerah memberikan klarifikasi terbuka, serta mendorong DPRD Barito Selatan menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme yang tersedia.
Selain itu, GMNI juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal penggunaan APBD agar tetap berpihak pada kepentingan publik. Fajrian menilai anggaran tersebut seharusnya dapat diprioritaskan untuk sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan dukungan terhadap pelaku usaha kecil.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terkait dasar perhitungan maupun rincian teknis pembangunan dan rehabilitasi rumah jabatan tersebut. (Gd)
Tags
Palangka Raya
