 |
| Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Foto/Gd. |
POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik sekaligus menyoroti penyelesaian persoalan pertambangan rakyat, dalam kegiatan Dies Natalis ke 72 GMNI yang dirangkai dengan Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat di Grand Ballroom Hotel Luwansa Palangka Raya, Sabtu (28/3/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo dan jajaran Forkopimda, dengan fokus pada upaya mencari solusi strategis atas persoalan pertambangan rakyat di Kalteng.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, harus berperan aktif sebagai pengawal kebijakan sekaligus pemberi kritik yang solutif dalam proses pembangunan daerah.
“Kami minta demo, tapi demo yang membangun, berikan solusi juga,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib masyarakat, khususnya para penambang rakyat. Menurutnya, penyelesaian persoalan pertambangan rakyat membutuhkan kesamaan niat dan kerja bersama dari seluruh pihak.
“Kalau kita ada niat, kita sama-sama, ada common will sama-sama, tidak ada yang tidak mungkin,” tegas gubernur.
Terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pemerintah provinsi terus mendorong legalitas agar aktivitas pertambangan rakyat memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Ia juga berencana kembali menemui presiden pada awal April guna membahas persoalan WPR dan tata ruang di Kalteng.
“Kalau WPR itu kuncinya terbuka, yang lainnya agak mudah,” imbuhnya.
Dalam upaya menciptakan pengelolaan yang lebih adil, gubernur juga mendorong penggunaan model koperasi dalam pertambangan rakyat. Skema ini dinilai mampu memperluas akses masyarakat dan mendistribusikan hasil secara lebih merata.
Di sisi lain, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengapresiasi GMNI yang mengangkat isu pertambangan rakyat sebagai tema strategis. Ia menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki peran penting sebagai salah satu pilar ekonomi nasional dan daerah.
“Sektor pertambangan ini adalah sektor yang sangat strategis karena menjadi salah satu pilar ekonomi di negara kita,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga menyoroti berbagai tantangan serius, mulai dari persoalan regulasi hingga dampak lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab.
“Banyak sekali tambang-tambang yang sudah ditinggal tanpa reklamasi dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut telah berdampak pada kualitas lingkungan seperti air sungai yang keruh, tingkat keasaman tinggi, serta adanya kandungan bahan kimia berbahaya. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen, termasuk mahasiswa, untuk terlibat aktif dalam mencari solusi konkret, bahkan membuka peluang patroli bersama guna melihat langsung kondisi di lapangan.
“Harapannya dengan seminar ini ada pemikiran-pemikiran yang konstruktif yang keluar, pemikiran-pemikiran strategis, dan juga memberikan dampak buat bangsa dan negara kita,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi kemahasiswaan dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. (Gd)
Tags
Kalimantan Tengah
