Bupati
Barito Utara, H. Shalahuddin saat berfoto bersama usai Rapat Paripurna III Masa Sidang I
Tahun 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Rabu (4/3/2026). Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Rabu (4/3/2026).
Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Barito Utara telah disusun selaras dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, serta sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.
Ia menegaskan, keselarasan tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercantum secara rinci dalam struktur dokumen, khususnya pada Bab III Tabel 3.1, sehingga setiap kebijakan daerah memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, termasuk program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi isu lingkungan, Bupati memaparkan sejumlah langkah strategis dalam penanganan banjir, di antaranya normalisasi Sungai Bengaris serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada 2029.
Selain itu, pengelolaan sampah perkotaan juga menjadi perhatian serius melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di Kelurahan Lanjas, serta penerapan sistem sanitary landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Seluruh indikator tersebut telah kami integrasikan ke dalam program perangkat daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran,” tegas Bupati.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan raperda, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara.(Wan)