POSSINDO.COM, Nasional – Pemerintah memutuskan untuk membatalkan wacana pembelajaran siswa secara online atau dalam jaringan (daring) di tengah krisis global. Pembelajaran daring disimpulkan belum dibutuhkan sekarang ini.
Dilansir detikEdu, keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK pada Senin (23/3). Pembelajaran siswa diutamakan tetap berjalan secara offline atau luar jaringan (luring).
Pratikno mengatakan keputusan ini sesuai dengan koordinasi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dan Menteri Agama (Menag). Ia menyebut di sektor pendidikan proses belajar harus semakin optimal dan jangan sampai ada learning loss.
Ia menegaskan ulang arahan Presiden Prabowo pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3). Situasi krisis global harus jadi momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.
Pratikno menyebut memang pernah ada diskusi soal kemungkinan metode hybird pembelajaran daring dan luring. Namun, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian menyimpulkan pembelajaran daring tidak menjadi suatu urgensi sekarang ini.
"Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama," kata Pratikno seperti dilansir oleh Kemenko PMK, dikutip Rabu (25/3/2026).
Di sisi lain, ia menginstruksikan percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan efisiensi di segala bidang. Selain itu perjalanan dinas nonesensial diminta dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat dilakukan secara daring, dan penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.
"Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien," ujarnya.
Sumber: detik.com
