Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil
Lahadalia. Foto/REUTERS/Willy
Kurniawan
POSSINDO.COM, Nasional - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbicara soal kenaikan harga minyak yang mencapai lebih dari 100 dolar AS per barrel.
Meski menyentuh harga tinggi, Pemerintah tak berencana mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) masih sanggup menanggung.
Namun, tak dipungkiri bila kenaikan harga minyak dunia saat ini fluktuatif.
"Kalau dengan harga, kalau masih 100 dollar rata-rata, insya Allah masih dalam koridor APBN. Masih bisa kita exercise," ujar Bahlil dikutip dari Kompas.com, Selasa (17/3/2026).
Sebelum menyentuh 100 dolar AS per barrel, pemerintah memprediksi harga minyak di kisaran 70 dolar AS per barrel.
Prediksi itu bukan tanpa sebab, pasalnya dengan harga demikian maka defisit APBN terjaga tak lebih dari 3 persen.
Pemerintah saat ini merancang berbagai skenario untuk menghadapi potensi krisis energi global, sehingga setelah Maret 2026 akan ada tindak lanjut mengenai kebijakan harga minyak.
"Nanti setelah Maret kita pikirkan lagi. Kita ini bukan Tuhan yang bisa memprediksi semua kenyataannya yang ada di sana (Timur Tengah). Yang penting kita bisa melakukan perencanaan yang baik," ucap Bahlil.
Ketersediaan energi di dalam negeri jadi fokus utama Kementerian ESDM. Bahlil diberi mandat oleh Presiden untuk menjaga stok bensin, solar, dan gas elpiji agar masyarakat tak kesusahan.
Harganya pun tetap disubsidi pemerintah sebagai wujud kehadiran negara di tengah warganya meski tak menutup kemungkinan ada penyesuaian.
"Menyangkut harga, negara akan tetap hadir untuk subsidi. Tetap akan hadir. Berapa harga subsidi-nya itu kita lihat perkembangan politik," bebernya.
Sementara itu, stok BBM subsidi selama Ramadan dan Lebaran 2026 dipastikan aman. Pemerintah memegang kendali penuh atas ketersediaan BBM saat ini.
"Saya ingin mengatakan, bahwa sampai selesai hari raya, sampai mudah-mudahan kita doakan seterusnya, subsidi BBM tetap masih di dalam kendali pemerintah," jelas Bahlil.
Sumber : kompas.com