 |
| Sekda Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta, memberikan keterangan terkait pengelolaan anggaran untuk mitigasi bencana usai rapat supervisi bersama BPBD Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Bupati Pulang Pisau, Rabu (1/4/2026). Foto/DK |
POSSINDO.COM, Pulang Pisau – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta potensi bencana lainnya menjadi prioritas utama selama musim kemarau 2026.
Hal ini disampaikannya usai rapat supervisi menghadapi bahaya kebakaran hutan dan lahan bersama perwakilan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Bupati Pulang Pisau, Rabu (1/4/2026).
Tony Harisinta menjelaskan, meskipun terdapat kebutuhan efisiensi anggaran di sejumlah OPD, dana untuk penanggulangan bencana tidak bisa dikurangi karena menyangkut keselamatan masyarakat.
“Kalau anggaran, yang namanya bencana dan sebagainya, kita tidak bisa melakukan efisiensi. Karena ini kan menyangkut keselamatan masyarakat. Nah, kita lakukan pergeseran dari mana-mana. Dari BTT (Belanja Tidak Terduga), dari belanja-belanja di OPD yang tidak terpakai bisa kita pending, lalu kita arahkan ke sana semua,” ujarnya.
Sekda menekankan bahwa fokus utama adalah pencegahan, termasuk patroli dan kesiapan seluruh OPD. Langkah ini juga dilakukan sampai ke desa-desa melalui APBDes dan ADD.
“Nah ini mau kami kumpulkan seluruh OPD, seluruh Dinas, kita akan bahas lagi agar mereka juga menyiapkan, sudah bergerak. Bukan hanya Kabupaten, sampai ke desa-desa juga. Kan di sana ada APBDes, ada ADD dan sebagainya. Dari sisi anggaran, ini yang kami perhatikan,” jelasnya.
Tony Harisinta menambahkan bahwa koordinasi antarperangkat daerah menjadi kunci agar langkah pencegahan berjalan efektif, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program mitigasi bencana.
Dengan pengelolaan anggaran yang tepat dan koordinasi lintas sektor, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan, lahan, maupun risiko kekeringan selama musim kemarau 2026.
Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk mitigasi bencana dapat digunakan secara maksimal dan tepat sasaran, sehingga keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.(Dk)