Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara
daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin
(6/4/2026). Foto/IST
POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (6/4/2026).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan obat dan makanan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam kesempatan itu, Yuas Elko menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok sebagai langkah utama dalam mengendalikan inflasi daerah, terutama di tengah dinamika ekonomi nasional.
Ia memastikan bahwa stok pangan di Kalimantan Tengah, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan mencukupi, meskipun kewaspadaan tetap diperlukan guna menjaga kestabilan harga di pasar.
“Ketersediaan pangan, terutama beras, saat ini dalam kondisi aman. Namun, pengawasan harus terus dilakukan agar harga tetap stabil,” ujarnya.
Yuas juga menyinggung isu penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpengaruh terhadap psikologi pasar dan biaya distribusi. Namun, ia memastikan rencana kenaikan BBM tidak direalisasikan sehingga diharapkan tidak berdampak pada lonjakan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam lebih disebabkan oleh meningkatnya permintaan saat Idulfitri, bukan karena faktor energi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjutnya, terus melakukan pemantauan terhadap inflasi dan harga yang diatur pemerintah (administered prices), termasuk sektor transportasi udara, agar tetap terkendali.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Kalteng dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(mc.palangkaraya)