Anggota Komisi III DPRD Barito Utara H. Nurul Anwar.Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Lembaga legislatif Kabupaten Barito Utara memberikan dukungan penuh terhadap percepatan perluasan jangkauan layanan finansial yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Langkah penguatan tersebut ditekankan melalui agenda Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I dan Coaching Clinic Triwulan I Tahun 2026.
Pertemuan strategis yang dipusatkan di Aula Setda Lantai I Muara Teweh pada Selasa (14/4/2026) ini dinilai sebagai momentum krusial untuk menyelaraskan program kerja lintas sektor demi mempermudah penetrasi institusi keuangan formal di daerah.
Sokongan atas berjalannya forum koordinasi terpadu tersebut diutarakan secara terbuka oleh pihak parlemen daerah. “Rakor TPAKD ini sangat strategis, karena menjadi wadah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong akses keuangan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil,” kata Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Nurul Anwar, Selasa (14/4/2026).
Pihak dewan menilai skema perluasan fasilitas pembiayaan dan tabungan tidak akan berjalan maksimal jika hanya mengandalkan pergerakan satu instansi semata.
Oleh sebab itu, ikatan kemitraan yang solid wajib dibangun secara simultan melibatkan jajaran pemerintah daerah, otoritas lembaga jasa keuangan, perbankan, hingga struktur komunitas masyarakat bawah agar target program kerja yang diluncurkan dapat terealisasi secara tepat sasaran.
Evaluasi berbasis data terhadap serapan program-program modal kerja periode sebelumnya juga diminta untuk dikuliti secara transparan dalam forum ini. Hal itu diperlukan sebagai acuan mendasar untuk merumuskan formula kebijakan baru yang jauh lebih taktis serta memberikan dampak ekonomi secara instan bagi kemakmuran warga.
Inovasi produk keuangan mikro didorong agar memiliki skema persyaratan yang ramah dan mudah dipenuhi oleh kalangan pelaku UMKM, kelompok tani, serta masyarakat yang bermukim di wilayah pedalaman.
Di samping itu, kehadiran sesi bimbingan teknis atau coaching clinic dipandang sebagai terobosan yang cerdas dalam mengupgrade kapasitas aparatur sipil negara dan fungsionaris yang membidangi urusan keuangan.
Melalui pembekalan regulasi yang matang, draf perencanaan dan eksekusi program TPAKD di lapangan dipercaya akan minim kendala administratif. Anggota Komisi III DPRD Barito Utara ini mengharapkan output dari pertemuan ini mampu melahirkan peta jalan yang konkret.
Sebelumnya, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Asisten II Setda Barito Utara, Bahrum Poderlin Girsang, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat akses keuangan daerah. TPAKD disebut sebagai wadah strategis untuk memperluas layanan keuangan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Menutup pernyataannya, politisi dari Partai Kebangkitan Baungsa (PKB) ini optimistis keterbukaan akses modal akan menjadi tameng kokoh bagi ketahanan ekonomi daerah. “Dengan kolaborasi yang kuat, saya optimistis akses keuangan di daerah akan semakin terbuka dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya. (Dk)
