Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat kegiatan Kolaborasi Pembiayaan
Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Gedung Ahmad Yani Raider 600,
Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan,
Selasa (5/5/2026). Foto/Dok.Kemendagri
POSSINDO.COM, Nasional - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut program tiga juta rumah merupakan bentuk kepedulian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil agar dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam kegiatan Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian PKP, Kemendagri, BPS, PNM, SMF, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Balikpapan di Gedung Ahmad Yani Raider 600, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
“Nah, untuk melakukan percepatan agar siap memiliki rumah atau rumah yang layak maka Kementerian PKP sudah banyak sekali membuat terobosan-terobosan di antaranya dengan bagaimana membuat harga rumah ini lebih murah,” ujar Tito Karnavian.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian PKP menggandeng berbagai pihak, termasuk perbankan, guna memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung pembiayaan rumah rakyat agar lebih terjangkau.
Di sisi lain, pemerintah juga melibatkan Kemendagri dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penerapan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Tak hanya itu, pemerintah turut memberikan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya menekan biaya kepemilikan rumah.
“Tujuannya apa? Supaya murah. Harganya murah setelah itu kredit diberikan juga murah oleh perbankan. Sehingga developer berlomba-lomba membangun rumah,” jelasnya.
Mendagri menambahkan, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan pemerintah daerah, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mendukung percepatan program perumahan rakyat.
Ia juga mendorong daerah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempercepat proses perizinan melalui sistem layanan satu atap.
“Maka saya meminta semua daerah bersama layanan publik lainnya membangun Mal Pelayanan Publik. Jadi di dalam satu gedung itu ada one roof system, satu atap semua perizinan,” pungkasnya.
Sumber : liputan6.com