Pemkab
Barito Utara menggelar malam ramah tamah bersama Kajari Barito Utara yang baru
dan Kepala PA Muara Teweh. Acara penyambutan ini berlangsung khidmat di Aula
Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Selasa (19/5/2026) malam. Foto/IST
POSSINDO.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar acara ramah tamah bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Utara yang baru serta Kepala Pengadilan Agama (PA) Muara Teweh di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Selasa (19/5/2026) malam.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi antarinstansi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Kabupaten Barito Utara. Selain itu, acara juga dirangkaikan dengan pelepasan Kepala Pengadilan Agama Muara Teweh, H. Mulyadi, yang mendapat penugasan baru di Kabupaten Kapuas, sekaligus penyambutan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara yang baru, R. Firmansyah.
Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada H. Mulyadi atas dedikasi serta pengabdiannya selama bertugas di Kabupaten Barito Utara. Menurutnya, kerja sama yang terjalin selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara yang baru serta berharap sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat.
“Terima kasih kepada Bapak H. Mulyadi atas kerja sama, dedikasi, dan pengabdian selama empat tahun ini. Kemudian, kepada Bapak R. Firmansyah, selamat datang di Barito Utara. Kami berharap dapat terus mengawal kami, sehingga setiap pembangunan di daerah ini berjalan sesuai perundang-undangan,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, H. Shalahuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk selalu terbuka terhadap masukan, pendampingan, dan arahan hukum guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan hubungan baik dan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga peradilan, serta aparat penegak hukum semakin kuat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Wan)
