Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno bersama jajaran Pemerintah
Kabupaten Kapuas usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI
Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang dilaksanakan di Kantor BPK
RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (29/5/2026) lalu.
Foto/IST
POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas di Palangka Raya. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa laporan keuangan yang disusun Pemkab Kapuas telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta disajikan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja secara maksimal dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan, efektif, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
“Raihan ini adalah hasil kerja keras bersama. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan tata kelola keuangan yang baik sekaligus menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK demi penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Selain menjadi bentuk pengakuan atas kualitas laporan keuangan daerah, opini WTP juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ke depan, Pemkab Kapuas akan terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mengoptimalkan pengelolaan anggaran agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.(Lukman)