Pemerintah Akan Tata Ulang 8.617 Dapur MBG, Dudung Sebut Tak Sesuai Skema Perpres

Ilustrasi petugas SPPG sedang menata ompreng MBG. Foto/SinPo.id/Agus
 

POSSINDO.COM, Nasional - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap pemerintah akan menata ulang ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya ditetapkan di luar skema wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

Dudung menyebut Perpres tersebut menetapkan 30 kabupaten sebagai wilayah prioritas 3T. Namun dalam pelaksanaannya, muncul penetapan hingga 8.617 titik MBG melalui surat keputusan (SK) yang diterbitkan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya, yakni Dadan Hindayana, dengan menggunakan kriteria tambahan tersendiri.

"Ditentukan 8.617 dengan SK penetapan lokasi oleh Kepala Badan yang terdahulu," kata Dudung dalam konferensi pers usai audiensi dengan Kepala BGN Nanik S Deyang di KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

Penataan ulang itu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG yang saat ini tengah dilakukan pemerintah, termasuk terkait jumlah dapur, kualitas layanan, hingga kesesuaian jumlah penerima manfaat.

Menurut Dudung, evaluasi tidak hanya menyasar dapur yang belum beroperasi, tetapi juga dapur MBG yang sudah berjalan. Pemerintah ingin memastikan setiap dapur beroperasi sesuai standar dan tidak semata mengejar kuantitas.

Sumber : cnnindonesia.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال