Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta menghadiri
Pembukaan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di
Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026 di Aula Bapperida, Rabu (3/6/2026).
Foto/Dk
POSSINDO.COM, Pulang Pisau – Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta mengatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau hingga saat ini masih terkendali.
Bahkan, Kecamatan Jabiren Raya yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah rawan karhutla tercatat tidak memiliki titik panas
Hal tersebut disampaikan Ahmad Jayadikarta usai menghadiri Pembukaan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026 yang digelar di Aula Bapperida, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, berdasarkan paparan dari BMKG dan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau memang sempat terpantau memiliki sejumlah titik panas. Namun, kondisi tersebut masih dapat ditangani dengan baik sehingga belum diperlukan penetapan status tanggap darurat.
“Pulang Pisau ini, dari delapan kecamatan, alhamdulillah yang biasanya rawan api itu terjadi di Kecamatan Jabiren Raya. Nah, pada saat ini justru Jabiren Raya zero hotspot, zero titik api,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyebut masih terdapat sekitar 30 titik panas dan lima titik api yang sempat terdeteksi. Namun seluruh titik api tersebut telah berhasil dipadamkan oleh petugas di lapangan.
Dalam upaya mengantisipasi musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus melakukan berbagai langkah pencegahan, termasuk pengecekan sarana dan prasarana pendukung pemadaman karhutla.
Ahmad Jayadikarta juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau dalam waktu dekat akan menerima bantuan sarana pemadaman dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah.
“Kalaksa juga menginfokan bahwa kita dalam waktu dekat, insyaallah, mendapat bantuan dari provinsi berupa tiga unit sarana untuk pemadamannya,” katanya.
Selain itu, ia mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar turut memperhatikan fasilitas pendukung, termasuk saluran air di kawasan perkantoran yang dapat membantu proses penanganan apabila terjadi kebakaran.(DK)