Raperda
Perubahan APBD 2026 Disepakati untuk dibahas lebih lanjut. Foto/IST
POSSINDO.COM, Kuala Kurun – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026 berlanjut setelah enam fraksi DPRD menyatakan persetujuan dalam rapat paripurna, Rabu (26/8/2026).
Namun, persetujuan tersebut tidak hanya menjadi tanda berlanjutnya pembahasan. Keenam fraksi juga menyampaikan pandangan, saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terkait rancangan perubahan anggaran tersebut.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Gunung Mas.
Ketua DPRD Gunung Mas, Binartha, mengatakan seluruh fraksi telah menyatakan sikap untuk melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan agar rancangan perubahan APBD dapat disempurnakan sebelum ditetapkan.
“Terima kasih atas saran dan masukan para fraksi pendukung dewan. Kami mohon kepada pemerintah daerah untuk menjawab berbagai masukan kami pada Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026,” kata Binartha.
Enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum dalam rapat tersebut adalah Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Perindo, Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerakan Nasional.
Pandangan Fraksi Golkar disampaikan Tuah, Fraksi PDI Perjuangan oleh Elvi Esie, Fraksi Perindo oleh Singong, Fraksi NasDem oleh Hermanto, Fraksi Demokrat oleh Karolina, serta Fraksi Gerakan Nasional oleh Rayaniatie Djangkan.
Binartha menegaskan, masukan dari fraksi-fraksi tersebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan bersama pemerintah daerah.
Tahapan selanjutnya akan memasuki Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 dengan agenda tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi.
Setelah seluruh tahapan tersebut dilalui, pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan DPRD bersama pemerintah daerah.(Dk)