POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA-Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (GAPURA) bersama masyarakat Kota Palangka Raya menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan keresahan terkait antrean panjang dan persoalan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih dirasakan masyarakat.
Aksi tersebut dipicu kondisi masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM. Situasi ini dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pekerja, pelaku UMKM, pengemudi, mahasiswa, serta warga yang mengandalkan kendaraan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
GAPURA menilai persoalan antrean dan ketersediaan BBM tidak semestinya dianggap sebagai kondisi biasa. Pemerintah dinilai perlu memastikan masyarakat memperoleh akses BBM secara tertib, mudah, dan sesuai ketentuan.
Ketua GAPURA, Aris, mengatakan aksi tersebut bukan ditujukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai sarana menyampaikan keresahan masyarakat kepada pemerintah.
“Kami bersama masyarakat turun bukan karena ingin membuat kegaduhan. Kami turun karena ada keresahan yang nyata. Masyarakat harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Aris.
Menurut Aris, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu mengambil langkah konkret dengan memperkuat koordinasi bersama Pertamina dan pihak terkait. Upaya tersebut diperlukan untuk mengatasi antrean sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik.
“Kami meminta Pemerintah Kota Palangka Raya jangan hanya memberikan imbauan kepada masyarakat. Kami ingin melihat langkah konkret. Pemerintah harus hadir, berkoordinasi dengan Pertamina, mengawal distribusi, memperkuat pengawasan, dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat,” tegas Aris.
Selain itu, GAPURA meminta pemerintah membuka informasi kepada publik mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di Kota Palangka Raya. Informasi tersebut dinilai penting, terutama untuk menjelaskan penyebab antrean panjang serta langkah penyelesaian yang sedang dilakukan.
Aris menegaskan masyarakat memiliki hak memperoleh pelayanan yang layak dalam mendapatkan BBM sebagai salah satu kebutuhan penunjang aktivitas sehari-hari.
“BBM merupakan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai rakyat terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan distribusi dan tata kelola BBM. Kami ingin ada kepastian, bukan sekadar imbauan. Kami ingin solusi, bukan sekadar penjelasan,” katanya.
GAPURA juga mengajak masyarakat yang terdampak dan resah terhadap persoalan BBM untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin aksi ini menjadi suara masyarakat. Dari rakyat untuk rakyat. Pemerintah harus mendengar dan mengambil tindakan nyata,” tutup Aris. (Gd)
