POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA - Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (GAPURA) menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya. Persoalan tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan penanganan konkret dari pemerintah daerah.
Antrean Pertalite dilaporkan masih terlihat sejak dini hari di sejumlah SPBU. Pada Jumat (11/9/2026), antrean panjang bahkan terjadi di SPBU Jalan Diponegoro hingga kendaraan mengular memasuki Jalan PM Noor. Petugas SPBU menyebut kondisi tersebut telah berlangsung sekitar satu pekan.
Kondisi serupa juga mendapat perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melintas di Jalan Tjilik Riwut Km 12, Palangka Raya, Kamis (10/9/2026). Wapres menghentikan kendaraannya dan turun langsung untuk mengecek antrean sekaligus menanyakan kondisi pasokan kepada petugas SPBU.
Dalam kesempatan tersebut, petugas menyampaikan bahwa pasokan BBM sedang dalam perjalanan menuju SPBU. Gibran kemudian meminta agar setiap kendala pasokan segera dilaporkan.
“Pak, kalau ada kelangkaan-kelangkaan, lapor kami ya, Pak,” ujar Gibran.
GAPURA menilai situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan antrean BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Pemerintah Kota Palangka Raya dinilai perlu memperkuat koordinasi dengan Pertamina serta pihak terkait untuk memastikan distribusi dan pengawasan BBM berjalan optimal.
Ketua GAPURA, Aris, mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata karena antrean panjang berdampak terhadap berbagai aktivitas.
“Antrean BBM yang terus terjadi jangan dianggap sebagai persoalan biasa. Di balik antrean panjang itu ada masyarakat yang kehilangan waktu kerja, pelaku UMKM yang terganggu aktivitasnya, pengemudi yang harus menunggu berjam-jam, serta warga yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Aris.
Menurutnya, Pemkot Palangka Raya memang tidak memiliki kewenangan menentukan seluruh kebijakan pasokan BBM secara nasional. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam mengoordinasikan dan mengawal persoalan distribusi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Kami meminta Pemkot Palangka Raya jangan hanya meminta masyarakat bersabar. Pemerintah harus hadir, berkoordinasi dengan Pertamina, mengawal distribusi, memastikan pengawasan di SPBU berjalan, dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemkot Palangka Raya bersama pihak SPBU juga telah membahas persoalan antrean BBM. Dalam rapat koordinasi pada Agustus 2026, pemerintah daerah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang diduga memengaruhi antrean, termasuk pasokan yang belum sesuai pengajuan serta gangguan sistem barcode ketika terjadi pemadaman listrik.
Sementara itu, petugas SPBU yang ditemui di Jalan Diponegoro menyebut pasokan Pertalite berdasarkan informasi yang diterima masih dalam kondisi normal. Pembelian juga telah dibatasi, yakni maksimal Rp300 ribu untuk mobil dan lima liter bagi sepeda motor. Petugas menduga banyaknya kendaraan dari luar Kota Palangka Raya turut memperpanjang antrean.
GAPURA meminta pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di Palangka Raya. Masyarakat dinilai perlu mengetahui penyebab antrean sekaligus langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasinya.
Aris menegaskan persoalan tersebut tidak semestinya berujung pada saling menyalahkan, tetapi harus diikuti langkah penyelesaian yang jelas.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Yang kami tuntut adalah solusi. Kalau memang persoalannya distribusi, maka distribusinya harus diperbaiki. Kalau persoalannya pengawasan, maka pengawasannya harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari persoalan yang tidak kunjung selesai,” kata Aris.
Ia menambahkan, GAPURA akan terus mengawal persoalan BBM di Kota Palangka Raya dan mendorong pemerintah bersama Pertamina mengambil langkah yang mampu mencegah antrean kembali berulang.
“BBM adalah kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses BBM secara layak, tertib, dan tidak terus-menerus dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU. Kami berdiri bersama kepentingan rakyat,” tutup Aris. (Gd)
Tags
Palangkaraya
