Mendagri Beri Tenggat Sepekan bagi Daerah yang Belum Bentuk Satgas MBG

 

Pemerintah Perketat Aturan Program Makan Bergizi Gratis. Foto/Antara

POSSINDO.COM, Nasional - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang belum membentuk satuan tugas (satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) segera menyelesaikan pembentukannya. Ia memberikan tenggat waktu satu pekan untuk mempercepat pembentukan satgas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 223 daerah telah membentuk Satgas MBG. Tito meminta daerah yang belum membentuk satgas segera menyusul agar pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut dapat berjalan lebih optimal dan merata.

“Sebagian besar sudah terbentuk, ada yang belum. Sehingga tadi saya meminta kepada yang belum, saya berikan waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10).

Untuk memperkuat pengawasan, Tito juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.

Surat edaran tersebut bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas operasional SPPG serta mengawasi pelaksanaan program MBG sesuai kewenangannya.

Melalui kebijakan itu, Satgas MBG di daerah diarahkan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pemeriksaan dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan yang ditetapkan BGN.

Adapun pemeriksaan mencakup 14 indikator kelayakan operasional SPPG, kualitas dan kesesuaian menu makanan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

Selain aspek pengawasan, Tito mendorong pemerintah daerah memanfaatkan program MBG untuk menggerakkan perekonomian lokal. Menurutnya, pelaksanaan program yang optimal tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani dan nelayan sebagai pemasok bahan pangan.

“Karena off-takernya jelas, pembelinya jelas, petani, nelayan, ini akan sangat diuntungkan,” jelasnya.

Sumber : cnnindonesia.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال