Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto/REUTERS
POSSINDO.COM, Politik - PDI Perjuangan (PDIP) mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau menghadapi proses pemakzulan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Desakan tersebut mencuat di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Parera, Senin (9/11/2026).
Andreas menilai Gibran seharusnya mempertimbangkan pengunduran diri setelah muncul berbagai persoalan terkait dokumen pendidikan yang menjadi polemik. Menurutnya, sejumlah pihak sebelumnya telah menyampaikan usulan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden.
"Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri," kata Andreas, dikutip dari Detik.com.
Ia juga menyinggung pernyataan Gibran sebelumnya yang menyatakan memiliki ijazah dan mempertanyakan bagaimana dirinya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jika tidak mempunyai ijazah setingkat SMA.
Andreas menilai DPR perlu menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memperhatikan putusan lembaga peradilan. Ia bahkan mengingatkan bahwa masyarakat dapat menuntut DPR menjalankan kewenangan konstitusional apabila tidak ada tindak lanjut terhadap proses pemakzulan.
Di tengah desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan lembaga legislatif akan menindaklanjuti putusan MA setelah masa reses berakhir.
Dasco menjelaskan, pembahasan mengenai polemik Gibran sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi di DPR. Pembahasan resmi baru dapat dilakukan setelah masa sidang kembali dibuka.
Menurut Dasco, DPR juga masih menunggu salinan resmi putusan MA sebagai bagian dari proses tindak lanjut.
"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan DPR akan menentukan sikap melalui mekanisme kelembagaan setelah seluruh proses dan dokumen yang diperlukan tersedia.
Sumber : detik.com
