Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Foto/Getty Images/acilo |
POSSINDO.COM, Nasional -Pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto ingin menggali pajak dari ekonomi bawah tanah (underground economy).
Mereka melihat ada potensinya uang hingga Rp600 triliun yang
bisa dihimpun negara dari kegiatan ekonomi tersebut.
Sebagai informasi underground economy bisa diartikan sebagai
kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan
kepada pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu
mengatakan pemerintah akan mulai membidik pajak dari kegiatan ekonomi tersebut
untuk menambah penerimaan negara.
"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy
yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi
yang kita ambil itu," ujar Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam
rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin
(28/10).
Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground
economy yang digandrungi sejumlah warga Indonesia.
"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh
Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) jumlahnya, onshore
dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola
di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," jelasnya.
Apa yang diucapkan Anggito sebenarnya sudah dibocorkan adik Prabowo, yakni
Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan Anggito memang diberi tugas khusus
oleh Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara.
Hashim menyebut Prabowo memerintahkan Anggito mengumpulkan Rp300 triliun
sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Ia menegaskan uang sebanyak itu
selama ini belum masuk APBN, sehingga Prabowo akan mengejarnya.
"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan
dapat dari kegiatan-kegiatan yang legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan
dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600
triliun setiap tahun," kata Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin,
Jakarta Selatan, Rabu (23/10).
Sumber : cnnindonesia.com
Tags
Ekonomi