 |
| Aksi Damai Aktivis Aksi Kamisan Kalimantan Tengah di Depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Foto/IST |
POSSINDO.COM, Palangka Raya – Aktivis yang tergabung dalam Aksi Kamisan Kalimantan Tengah kembali menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Taman Tugu Soekarno, pada Kamis sore (12/6/2025). Aksi yang memasuki edisi ke-68 ini mengangkat tema “Stop Hilirisasi Mineral Karbon Ugal-ugalan” sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dua di antara partisipan yang menyuarakan keresahan dalam aksi ini adalah Amin Nudin dan Bintang Satria Erja. Dalam orasinya, mereka menyoroti dampak hilirisasi yang dianggap hanya menguntungkan elite bisnis dan merugikan masyarakat lokal serta lingkungan hidup.
“Udara kita makin kotor, tanah rusak, masyarakat adat terusir. Pemerintah harus menghentikan proyek-proyek hilirisasi yang tidak mempertimbangkan dampak ekologis,” seru salah satu orator dalam aksi tersebut.
Peserta aksi juga menyinggung kasus tambang nikel di Raja Ampat yang sempat menjadi sorotan nasional. Mereka menyambut baik pencabutan empat izin tambang di wilayah konservasi tersebut, namun tetap menuntut penutupan tambang yang masih beroperasi.
Selain isu lingkungan, Aksi Kamisan Kalteng ke-68 juga kembali menegaskan komitmen mereka terhadap perjuangan hak asasi manusia, khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan baik di Papua maupun Kalimantan.
Dalam pernyataan sikapnya, peserta aksi turut menyuarakan tuntutan yaitu:
1. Cabut Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dianggap melanggengkan eksploitasi sumber daya alam tanpa perlindungan terhadap masyarakat terdampak;
2. Hapuskan seluruh bentuk pertambangan ilegal di Papua
Dengan mengenakan pakaian serba hitam dan simbol payung hitam, peserta aksi berdiri diam selama beberapa saat sebagai bentuk solidaritas kepada para korban kekerasan negara. Aksi berlangsung damai sejak pukul 16.30 WIB hingga menjelang malam.
Aksi Kamisan sendiri merupakan gerakan nasional yang digelar setiap Kamis untuk menagih tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM dan ketidakadilan sosial.
“Hidup korban! Jangan diam! Lawan!” menjadi seruan penutup yang kembali menggema di tengah semangat perlawanan warga sipil terhadap ketimpangan struktural.