Massa
Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari
Buruh Internasional atau May Day di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis
(1/5/2025). Foto/Suara.com/Alfian Winanto
POSSINDO.COM,
Peristiwa - Massa aksi yang tergabung
dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menyampaikan poin-poin
tuntutannya dalam aksi May Day 2025 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis
(1/5).
"Hari ini kami dari aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK
melakukan aksi turun ke jalan pada momentum Hari Buruh Internasional atau May
Day 2025. Kami melakukan aksi yang berbeda dengan beberapa serikat pekerja yang
melakukan May Day Fiesta di Monas yang berbarengan dengan Presiden Prabowo.
Karena menurut kami saat ini situasi atau kondisi buruh Indonesia dalam situasi
yang sangat buruk," ujar Unang Sunarno, Ketua Umum Konfederasi Kongres
Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mewakili Aliansi Gebrak di depan Gedung
DPR RI, Kamis (1/5).
Aksi ini menyuarakan berbagai isu yang tengah terjadi pada kaum buruh seperti
PHK secara sepihak, PHK massal, hak-haknya belum diberikan atau tidak dipenuhi,
hingga banyaknya buruh dengan upah yang masih terlampau rendah.
Lalu, ia juga menyoroti bagaimana buruh di berbagai sektor industri yang masih
mengalami penindasan, hak-hak buruhnya masih dilanggar, bahkan mereka bekerja
dalam situasi tekanan.
"Situasi ini adalah situasi yang memang bagi kami sangat sulit, ketika
melihat kawan-kawan buruh yang hidup dalam posisi penderitaan karena sistem
ketenagaan kerjaan kita yang memang belum berpihak para kaum buruh,"
jelasnya.
Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Gebrak bertujuan untuk menyuarakan
masalah-masalah tersebut agar pemerintah bisa mendengar dan memberikan solusi.
Berikut poin-poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi May Day 2025 versi depan
Gedung DPR:
1. Cabut omnibus law cipta kerja dan PP turunannya
2. Stop badai PHK dan pemberangusan Serikat Buruh
3. Berlakukan upah layak nasional, secara adil dan bermartabat serta cabut PP51
tahun 2023
4. Tolak sistem kerja kontrak, outsourcing, sistem kerja magang, dan sistem
kemitraan palsu bagi driver online dan ojol
5. Lindungi buruh perempuan, stop pelecehan dan kekerasan di tempat kerja,
segera ratifikasi Konvensi ILO 190
6. Berlakukan Day Care anak yang murah dan berkualitas, sediakan ruang laktasi
bagi buruh Perempuan
7. Jamin dan lindungi hak-hak buruh perkebunan sawit, dan seluruh buruh pada
industri pertanian, buruh pertambangan, serta pekerja medis dan kesehatan
8. Jamin dan indungi hak-hak migran, pekerja perikanan, kelautan - segera
ratifikasi Konvensi ILO 188
9. Berlakukan pengangkatan guru dan pekerja honorer dalam pemerintahan
menjadi pegawai tetap negara dengan gaji yang layak bermartabat
10. Stabilkan harga sembako dan harga barang lainnya, tolak kenaikan harga BBM,
tarif dasar listrik, dan tarif tol
11. Stop represifitas dan kriminalisasi aktivis gerakan rakyat
12. Tolak pemerintahan fasis, militeristik: Tolak UU TNI, RUU Polri dan Revisi
KUHAP
13. Kembalikan fungsi TNI dan Polri pada tugas profesionalitasnya sebagai alat
pertahanan dan keamanan negara
14. Wujudkan pendidikan gratis dan ilmiah bagi seluruh anak-anak Indonesia
15. Wujudkan reforma agrarian sejati, tolak sistem bank tanah
16. Wujudkan keadilan ekologis, jaga kelestarian lingkungan hidup, tolak
perampasan dan penggusuran tanah-tanah rakyat
17. Bangun industri nasional yang kuat dibawah kontrol rakyat
18. Jaga demokrasi sejati, tegakan supremasi sipil.
Sumber :
cnnindonesia.com
