Menteri
BUMN, Erick Thohir/Dok.Ant
POSSINDO.COM, Ekonomi – Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa pegawai bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan memasuki masa pensiun dini dipertimbangkan untuk mengisi posisi manajerial dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi pengembangan koperasi berbasis potensi lokal.
“BUMN
menawarkan opsi bagi pegawai Himbara yang pensiun dalam satu atau dua tahun ke
depan untuk terlibat sebagai manajer di koperasi desa, tentunya bila ada
kesempatan dan kebutuhan,” ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR
RI di Jakarta, Selasa (20/5).
Menurut
Erick, pengelolaan SDM yang baik menjadi kunci keberhasilan Kopdes Merah Putih.
Ia menyebut, model koperasi akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan
daerah, seperti koperasi simpan pinjam, pertanian, peternakan, atau distribusi
pupuk.
“Koperasi
simpan pinjam pasti ada, tapi bisa juga bentuk lainnya tergantung kebutuhan
lokal. Bisa koperasi untuk padi, ayam, atau sektor lainnya, yang jelas bukan
dijalankan secara individu,” jelasnya.
Saat ini,
proyek Kopdes Merah Putih masih berada dalam tahap pengembangan. Pemerintah
menargetkan peluncuran 80 koperasi sebagai proyek percontohan hingga akhir
tahun ini, sekaligus menjadi ajang uji coba model bisnis.
“Kemarin
sudah diputuskan bahwa target awalnya adalah 80 model percontohan, ini yang
sedang dimatangkan,” kata Erick.
Peran BUMN
dalam program ini, lanjutnya, bersifat mendukung. Bank-bank Himbara akan
menjadi penyedia plafon pembiayaan, bukan pemberi dana hibah. Selain itu, BUMN
juga akan memberikan pendampingan dalam aspek manajerial bila dibutuhkan.
“Kita bukan
menyalurkan dana yang hilang begitu saja, tapi menjadi bagian dari sistem
pendukung. Kalau perlu, kita bantu tata kelola manajemennya,” tegas Erick.
BUMN juga
siap membantu koperasi dalam pengalihan agen, misalnya untuk distribusi pupuk.
Namun, ia menekankan perlunya pemetaan menyeluruh agar tidak terjadi tumpang
tindih dengan agen yang sudah ada di wilayah tertentu.
“Saya sudah
minta dicek petanya, jangan sampai nanti agen pupuk numpuk di satu daerah,”
katanya.
Terkait
jaminan risiko, Erick menyebut adanya wacana melibatkan PT Askrindo sebagai
penjamin, namun hal itu masih dalam tahap usulan dan belum dibahas secara
resmi.
Ia juga
menyampaikan bahwa bila terjadi kegagalan usaha koperasi, salah satu opsi
mitigasi risiko yang sedang dipertimbangkan adalah pemotongan bertahap dari
dana desa.
“Desa juga
harus punya rasa tanggung jawab agar koperasinya berhasil. Tapi kalau pun
gagal, mungkin bisa dikompensasi lewat pemotongan dana desa secara bertahap,”
ucapnya.
Erick
memastikan koordinasi lintas kementerian terus berjalan, dan sinkronisasi
program ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan sebelum tahap
implementasi dimulai.
Sumber : cnnindonesia.com
