 |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Enik Eko Wati, bersaama Duta Besar Demark, serta Ketua Yayasan BOS, Kadis DPMD Herman Wibowo Melakukan Kunjungan Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim di Areal Perhutanan Desa Sosial Tanjung Taruna Dukung Target Folu Net Sink 2030. Rabu (18/6/2025). Foto/Kominfo Kabupaten Pulang Pisau |
POSSINDO.COM, Pulang Pisau - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim di areal perhutanan sosial sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam pencapaian target Folu Net Sink 2030. Kegiatan ini berlangsung di Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Rabu (18/6/2025).
Folu Net Sink 2030 adalah target nasional yang bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan secara bersih (net sink) pada tahun 2030. Salah satu langkah strategis untuk mendukung target tersebut adalah dengan mengelola areal perhutanan sosial secara berkelanjutan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Enik Eko Wati, menyampaikan bahwa kegiatan ini fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, pencegahan kebakaran hutan, serta pengembangan usaha produktif seperti budidaya madu kelulut. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.
“Areal perhutanan sosial yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Tanjung Taruna telah mendapatkan dukungan pendanaan modal awal dari pemerintah. Harapannya, hutan tetap lestari dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” jelas Enik.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pulang Pisau, Herman Wibowo, menyampaikan apresiasinya atas sinergi lintas sektor yang terbangun dalam pelaksanaan program ini.
“Kami sangat menyambut baik program ini karena penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dengan melibatkan masyarakat, terutama di sekitar kawasan hutan seperti Desa Tanjung Taruna, kita bersama-sama menjaga kelestarian hutan Kalimantan sambil mendorong pemberdayaan ekonomi warga,” tegas Herman.
Program ini menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal dapat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis lingkungan di tingkat desa.(Sam)